Sederet nama kader PDI Perjuangan disebut yang akan mengisi kekosongan kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan/RB). Tapi hanya sosok yang dekat oleh Megawati Soekarnoputri, akan ditunjuk langsung oleh sang Ketua Umum PDI Perjuangan. Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut ada empat tokoh yang punya potensi tersebut.

Mereka adalah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, dan Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sutarduga. Sebab, lanjut Ujang, sosok yang akan isi kekosongan kursi Menpan RB semua kembali atas putusan Megawati selaku pemegang hak prerogatif di PDI Perjuangan. Bahkan Presiden Joko Widodo pun tidak akan bisa menunjuk sosok menteri selain dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri.

"Pak Jokowi tidak akan bisa menentukan siapa tokoh PDIP yang ditunjuk sebagai menteri selain mendapatkan atau rekomendasi dari bu Mega," ucap Ujang. Terkait kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengisian kursi kosong ini, Ujang tidak menyebut secara jelas, tapi menurutnya adalah secepatnya. "Soal waktu secepatnya. Agar Kemenpan RB segera bisa running lagi dengan menteri barunya," jelasnya.

Sedikit ditambahkan Ujang, jika sosok yang isi kekosongan kursi Menpan RB bukan dari PDI Perjuangan, bisa bisa pihak PDI Perjuangan akan marah, mengingat kursi kosong tersebut sebelumnya memang merupakan jatah PDI Perjuangan. "Kalau bukan dari PDIP, akan marah mereka. Karena itu jatah PDIP. Maka (posisi kursi Menpan RB) akan jatuh ke tangan PDIP lagi," tegasnya. Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa juga menyebut ada empat nama kader PDI Perjuangan yang punya potensi isi kursi Menpan RB.

Di antaranya Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Herry menjelaskan alasan dirinya memprediksi keempat sosok tersebut. Ahmad Basarah dulunya pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP dan punya banyak pengalaman di bidang legislatif. Pengalaman tersebut, sambung dia, dapat menjadi pendukung kapasitas Basarah di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkrasi (Kemenpan/RB).

Kemudian potensi digesernya Tri Rismaharini dari Mensos menjadi MenpanRB. Herry menjelaskan peluang besarnya Risma menjadi MenpanRB itu mengingat mantan Walikota Surabaya itu memulai karirnya dari seorang birokrat yang kemudian pernah menjadi kepala daerah hingga akhirnya menjadi menteri. “Jadi kapasitasnya pas,” ucapnya.

Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama punya track record lebih luas. Herry mengatakan, Ahok sudah melang melintang di lingkup pemerintahan. Mulai dari kepala daerah di Belitung Timur dan DKI Jakarta hingga anggota legislatif. Ahok, sambung dia, pernah menjadi Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan.

“Saya kira ini menjadi pilihan yang tepat juga bagi Jokowi untuk menempatan Ahok sebagai calon MenpanRB,” katanya. Kemudian yang keempat ialah sosok Ganjar Pranowo. Menurut Herry, pengalaman Ganjar tidak jauh berbeda dengan Ahok. Gubernur Jawa Tengah ini dianggap punya kapasitas menjadi MenpanRB.

Selain menjadi kepala daerah, Ganjar juga pernah menjadi anggota legislatif, yakni Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan. Selain itu, Herry menilai dengan ditunjuknya Ganjar menjadi MenpanRB akan menjadi win win solution dari problematika dan dinamika yang terjadi di internal PDIP. “Karena selama ini kan stigma di dalam ini kan seolah olah Ganjar dipinggirkan, seolah olah Ganjar dispelekan,” kata Herry.

“Jadi saya kira ini menjadi win win solution juga disamping faktor pengalaman, tapi secara psikologis politik tentunya pilihan yang rasional juga bisa jatuh pada seorang Ganjar.” Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak membiarkan posisi Menpan RB kosong lama sepeninggal Tjahjo Kumolo. "Hak Pak Jokowi untuk menyegerakan atau menunda satu bulan ke depan. Tapi jangan lebih dari satu bulan," ujar Mardani kepada wartawan, Sabtu (2/7/2022).

Ketua DPP PKS itu menilai kekosongan kursi menteri yang terlalu lama akan berdampak pada kinerja di Kementerian tersebut. "Satu bulan waktu terlama untuk mengisi kekosongan. Setelah itu akan berpotensi melambat proses perbaikannya," katanya. Soal pengganti Tjahjo Kumolo, Mardani menilai tidak harus dari kalangan partai, melainkan sosok siapa saja yang kompeten.

"Cari yang terbaik. Tidak harus dari partai. Karena reformasi birokrasi satu dari lima program utama Pak Jokowi," tandas Mardani. Diketahui, Tjahjo Kumolo wafat pada hari Jumat (1/7/2022) pukul WIB 11.10 WIB di RS Abdi Waluyo, Jakarta. Tjahjo sendiri merupakan politisi senior PDIP.

Tjahjo juga pernah menjabat sebagai sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Pada tahun 2014, Tjahjo ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Lalu, pada pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019 2024, Tjahjo kembali dipercaya masuk kabinet untuk menjabat sebagai Menpan RB.